Lewati ke konten
Potong Pohon Sawit di Kawasan Perumahan Karena Ganggu Jalan, Mantan Ketua RT Laporkan ke Polisi

Potong Pohon Sawit di Kawasan Perumahan Karena Ganggu Jalan, Mantan Ketua RT Laporkan ke Polisi

Potong Pohon Sawit di Kawasan Perumahan Karena Ganggu Jalan, Mantan Ketua RT Laporkan ke Polisi

Perselisihan antara warga dan mantan Ketua RT terjadi di lingkungan RT 18, Kelurahan Temindung Permai, Samarinda, Kalimantan Timur. Persoalan tersebut mencuat setelah warga melakukan pemotongan sekitar 30 pohon kelapa sawit di area perumahan yang dinilai mengganggu akses jalan. Namun, tindakan tersebut justru berujung pada laporan kepada pihak kepolisian oleh mantan Ketua RT.

Berdasarkan kronologi yang beredar, persoalan ini berkaitan dengan ketidakpuasan sejumlah warga terhadap kinerja Ketua RT 18, A. Gani Mulia. Pada 4 Juni 2026, sejumlah warga menyampaikan keberatan melalui surat pernyataan yang ditujukan terhadap kepemimpinan Ketua RT saat itu.

Dalam surat tersebut, warga mencantumkan enam poin keberatan. Dua poin yang terlihat dalam informasi yang beredar adalah penilaian bahwa Ketua RT dinilai kurang aktif menjalankan tugas kemasyarakatan serta dianggap kurang memberikan perhatian terhadap kebersihan dan penataan lingkungan.

Ketidakpuasan tersebut menjadi bagian dari persoalan hubungan antara warga dan pengurus lingkungan. Di tengah kondisi itu, muncul persoalan lain terkait keberadaan pohon sawit di kawasan perumahan. Sejumlah warga kemudian melakukan pemotongan sekitar 30 pohon yang disebut mengganggu akses jalan.

Aksi pemotongan pohon tersebut memunculkan polemik baru. Alih-alih selesai melalui pembicaraan di lingkungan warga, persoalan itu justru berkembang hingga dilaporkan kepada kepolisian oleh mantan Ketua RT. Peristiwa ini kemudian menjadi perhatian masyarakat setelah kronologinya beredar di media sosial.

Kasus tersebut memperlihatkan adanya persoalan komunikasi dan perbedaan pandangan dalam pengelolaan lingkungan tempat tinggal. Di satu sisi, warga memiliki kepentingan agar fasilitas umum dan akses jalan di kawasan perumahan tetap tertata. Di sisi lain, tindakan pemotongan pohon juga dapat menimbulkan persoalan apabila tidak melalui kesepakatan atau prosedur yang berlaku.

Hingga informasi yang beredar saat ini, belum dijelaskan secara terperinci alasan hukum yang menjadi dasar laporan polisi, status penanganan laporan, maupun tanggapan langsung dari mantan Ketua RT dan warga yang melakukan pemotongan pohon. Karena itu, duduk perkara dan tanggung jawab masing-masing pihak masih memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait.