Gibran Dikabarkan Ajukan Pengunduran Diri sebagai Wapres kepada Prabowo, Pertemuan Berlangsung 2,5 Jam

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan keinginan untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah pertemuan antara kedua pemimpin negara berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 2,5 jam. Dalam konferensi pers, Prasetyo menjelaskan bahwa Gibran datang menemui Prabowo dan menyampaikan sejumlah hal, termasuk niat untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Prasetyo, pembicaraan antara keduanya turut membahas dinamika putusan yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) maupun Mahkamah Agung (MA). Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur dalam kaitannya dengan perkembangan keputusan dari kedua lembaga peradilan tersebut.

Pernyataan ini langsung menjadi perhatian karena menyangkut posisi Wakil Presiden yang merupakan bagian penting dalam struktur pemerintahan. Pengunduran diri seorang wakil presiden bukan sekadar keputusan pribadi, melainkan juga memiliki konsekuensi ketatanegaraan yang harus diproses berdasarkan ketentuan konstitusi.

Prasetyo juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak menolak pengajuan tersebut. Namun, dalam pertemuan itu, Prabowo disebut memberikan sejumlah saran dan pandangan kepada Gibran. Dengan demikian, pembicaraan keduanya tidak hanya berkaitan dengan keinginan untuk mengundurkan diri, tetapi juga mempertimbangkan berbagai aspek yang menyertainya.

Meski demikian, informasi mengenai pengunduran diri tersebut perlu dibedakan dari keputusan resmi pemberhentian seorang wakil presiden. Penyampaian niat atau pengajuan pengunduran diri belum otomatis membuat jabatan tersebut kosong. Prosesnya tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatan, mekanisme pengisian jabatan telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, setiap keputusan terkait posisi wakil presiden akan memiliki implikasi terhadap keberlangsungan pemerintahan.

Kabar tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai alasan lebih lanjut di balik keinginan Gibran untuk mundur, termasuk kaitannya dengan putusan MK dan MA yang disebut dalam pertemuan. Namun, rincian mengenai keputusan yang dimaksud serta pertimbangan pribadi dan politik Gibran belum dijelaskan secara lengkap dalam keterangan yang ditampilkan.

Publik kini menaruh perhatian pada tindak lanjut komunikasi antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Kejelasan mengenai apakah pengajuan tersebut akan diteruskan menjadi keputusan resmi menjadi hal penting untuk memastikan status jabatan wakil presiden dan arah perkembangan politik pemerintahan.

Hingga keterangan tersebut disampaikan, belum ada informasi lebih lanjut mengenai proses formal pengunduran diri maupun keputusan akhir terkait posisi Gibran. Oleh karena itu, perkembangan berikutnya masih perlu menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait.