Heboh Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, Fahd Arafiq Buka Suara Usai Diperiksa KPK
Heboh Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, Fahd Arafiq Buka Suara Usai Diperiksa KPK
Pernyataan Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq mengenai dana Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama menjadi perhatian publik di tengah penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.
Fahd, yang berstatus tersangka dalam perkara tersebut, mengaku telah memberikan uang senilai Rp70 miliar untuk kepentingan Muktamar NU. Pernyataan itu disampaikannya setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Selasa malam, 17 November 2026.
Dalam keterangannya, Fahd menyatakan bahwa dana tersebut ditujukan untuk kepentingan organisasi. Ia juga mempertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka karena menilai uang yang diberikan berkaitan dengan pembiayaan kegiatan Muktamar.
Sebelumnya, pada 10 November 2026, Fahd mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima permintaan dana sebesar Rp100 miliar dari mantan Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, yang juga menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
Menurut penuturan Fahd, permintaan itu awalnya ditolak sebelum akhirnya ia bersedia menyediakan dana yang disebut sebagai pinjaman atau dana talangan untuk Muktamar NU.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Saifullah Yusuf, sebelumnya menegaskan bahwa dana hasil korupsi tidak berkaitan dengan penyelenggaraan Muktamar NU. Ia juga menyatakan dukungan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan KPK.
Kasus yang melibatkan Fahd merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi terkait pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Perkara tersebut berkembang setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 14 September 2026 dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Meski pernyataan Fahd telah menjadi perhatian luas, klaim mengenai pemberian Rp70 miliar beserta tujuan penggunaannya belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang terbukti secara hukum.
Penelusuran asal dana, penerima, serta penggunaannya menjadi bagian penting untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai persoalan tersebut.
Hingga terdapat pembuktian lebih lanjut, seluruh pihak yang terlibat tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah. Publik diharapkan dapat membedakan antara pernyataan seseorang dalam proses pemeriksaan dan fakta yang telah terverifikasi melalui proses hukum.



