Lewati ke konten
Gibran Datangi Gedung MPR RI untuk Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden

Gibran Datangi Gedung MPR RI untuk Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden

Gibran Datangi Gedung MPR RI untuk Serahkan Surat Pengunduran Diri sebagai Wakil Presiden

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026). Kedatangannya menjadi perhatian setelah muncul informasi bahwa Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Gibran tiba di Gedung MPR RI sekitar pukul 11.15 WIB. Ia terlihat mengenakan jas hitam dengan dasi berwarna gelap saat memasuki kawasan parlemen.

Sebelum menuju Gedung MPR, Gibran disebut telah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan. Pertemuan tersebut berlangsung sebelum agenda kedatangannya ke Kompleks Parlemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut memberikan konfirmasi mengenai pertemuan antara Gibran dan Presiden. Ia menyampaikan bahwa setelah bertemu Prabowo di Istana, Gibran dijadwalkan menuju Senayan untuk bertemu dengan pimpinan MPR.

Rencana penyerahan surat pengunduran diri tersebut menjadi perhatian publik karena menyangkut posisi Wakil Presiden dalam pemerintahan. Jika pengunduran diri benar-benar diajukan, proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengunduran diri Presiden maupun Wakil Presiden tidak serta-merta mengakhiri masa jabatan hanya berdasarkan pernyataan atau penyerahan surat. Terdapat mekanisme konstitusional yang harus diperhatikan, termasuk ketentuan mengenai pemberhentian dan pengisian jabatan Wakil Presiden.

Kedatangan Gibran ke Kompleks Parlemen pun memunculkan perhatian terhadap perkembangan politik nasional. Publik kini menantikan penjelasan resmi mengenai isi surat yang dibawa, alasan pengunduran diri, serta tindak lanjut dari lembaga negara terkait.

Hingga informasi dalam pemberitaan ini, perlu dibedakan antara agenda penyerahan surat pengunduran diri dan status hukum pengunduran diri itu sendiri. Kepastian mengenai proses tersebut bergantung pada keterangan resmi serta tahapan konstitusional yang berlaku.