Lewati ke konten
Bendera Merah Putih Dikibarkan Setengah Tiang di Balairung UGM, Sivitas Akademika Desak 8 Mahasiswa Dibebaskan

Bendera Merah Putih Dikibarkan Setengah Tiang di Balairung UGM, Sivitas Akademika Desak 8 Mahasiswa Dibebaskan

Bendera Merah Putih Dikibarkan Setengah Tiang di Balairung UGM, Sivitas Akademika Desak 8 Mahasiswa Dibebaskan

Suasana halaman Balairung Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, Yogyakarta, dipenuhi ratusan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan elemen masyarakat pada Rabu (11/11/2026). Mereka menggelar aksi solidaritas sebagai bentuk keprihatinan atas penanganan demonstrasi yang berujung ricuh di Yogyakarta sehari sebelumnya.

Salah satu momen yang menarik perhatian dalam aksi tersebut adalah pengibaran bendera Merah Putih setengah tiang. Tindakan itu menjadi simbol duka, kekecewaan, sekaligus protes terhadap dugaan tindakan represif aparat dalam menangani massa demonstrasi pada Selasa (10/11/2026).

Aksi solidaritas tersebut juga membawa tuntutan agar delapan mahasiswa UGM yang diamankan kepolisian segera dibebaskan. Mereka ditangkap setelah rangkaian demonstrasi yang berlangsung di kawasan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Malioboro, hingga sekitar Bundaran UGM berujung kericuhan.

Massa yang berkumpul di Balairung membawa berbagai poster berisi kritik terhadap tindakan aparat. Sejumlah peserta juga menyampaikan orasi, menyanyikan lagu nasional, serta mengungkapkan keprihatinan atas kondisi demokrasi dan kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat.

Juru bicara Serikat Pekerja Universitas Gadjah Mada (Sejagad), Pratiwi Utami, menyampaikan bahwa salah satu tuntutan utama dalam aksi tersebut adalah pembebasan delapan mahasiswa yang masih ditahan. Pihaknya menilai para mahasiswa tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana dan meminta proses penanganan perkara dilakukan secara adil.

Dari delapan mahasiswa yang dimaksud, enam di antaranya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), satu dari Fakultas Filsafat, dan satu lainnya dari Fakultas Kehutanan.

Pihak UGM juga menyampaikan adanya dugaan bahwa sebagian mahasiswa menjadi korban salah tangkap. Dekan FISIPOL UGM, Gabriel Lele, menjelaskan bahwa mahasiswa sebelumnya telah diarahkan untuk kembali ke kampus setelah mengikuti kegiatan demonstrasi. Namun, dalam perjalanan, sejumlah mahasiswa diduga terpisah dari rombongan dan kemudian diamankan aparat.

Menurut pihak kampus, sebagian mahasiswa yang ditangkap diduga sedang menuju lokasi untuk mengambil kendaraan mereka. UGM juga berupaya menelusuri keberadaan mahasiswa lain yang belum diketahui serta mencari informasi mengenai kemungkinan adanya mahasiswa atau alumni yang mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Sementara itu, kepolisian menyatakan telah mengamankan 154 orang setelah kericuhan yang terjadi di sejumlah titik Yogyakarta. Polda DIY menyebut penindakan dilakukan terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam aksi anarkis dan perusakan fasilitas umum.

Kepolisian juga membantah adanya aparat yang masuk ke area kampus UGM. Menurut keterangan Polda DIY, penindakan berlangsung di sekitar Gedung DPRD DIY, Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran UGM, bukan di dalam lingkungan kampus.

Perbedaan keterangan antara pihak kampus, peserta aksi, dan kepolisian membuat tuntutan transparansi dalam penanganan peristiwa tersebut semakin mengemuka. Sivitas akademika meminta agar setiap penangkapan diperiksa secara cermat, identitas orang yang diamankan dipastikan, dan dugaan kekerasan diusut secara terbuka.

Aksi di Balairung UGM menjadi bentuk solidaritas terhadap mahasiswa yang masih menjalani proses pemeriksaan. Selain mendesak pembebasan delapan mahasiswa, peserta juga menuntut adanya evaluasi terhadap cara aparat menangani demonstrasi serta perlindungan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Peristiwa ini kembali menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, sementara setiap dugaan pelanggaran hukum maupun tindakan kekerasan harus diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.