Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten Buka Suara soal Kontrak Jasa Influencer Rp3,6 Miliar dari KKP
Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten Buka Suara soal Kontrak Jasa Influencer Rp3,6 Miliar dari KKP
Tiga figur publik, Desta, Ariel NOAH, dan Gading Marten, akhirnya memberikan klarifikasi terkait polemik belanja jasa influencer oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang nilainya mencapai Rp3,6 miliar. Persoalan ini menjadi perhatian setelah pengadaan jasa promosi pemerintah melalui perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad ramai dibahas di media sosial.
Ketiganya menyampaikan penjelasan melalui sebuah video yang diunggah ke media sosial pada Selasa (10/11/2026). Video tersebut muncul setelah nama mereka ikut dikaitkan dengan kegiatan promosi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, yang sebelumnya menampilkan keterlibatan sejumlah figur publik.
Perbincangan ini bermula dari temuan mengenai sejumlah paket pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan tersebut diketahui terafiliasi dengan Raffi Ahmad. Salah satu paket pengadaan dari KKP yang menjadi sorotan memiliki nilai sekitar Rp3,6 miliar dan berkaitan dengan publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih.
Nilai pengadaan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme kerja sama, pihak-pihak yang terlibat, serta bentuk layanan promosi yang diberikan. Masyarakat juga mempertanyakan bagaimana anggaran tersebut digunakan dan apa hasil yang diperoleh dari kegiatan publikasi tersebut.
Kemunculan Desta, Ariel, dan Gading dalam video klarifikasi menjadi perhatian karena ketiganya merupakan figur publik yang dikenal luas dan memiliki aktivitas di industri hiburan. Keterlibatan mereka dalam pembahasan ini membuat polemik belanja jasa influencer pemerintah semakin ramai diperbincangkan.
Penggunaan influencer dalam program pemerintah sebenarnya dapat menjadi salah satu strategi komunikasi untuk memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Melalui figur yang memiliki banyak pengikut, pesan mengenai program pemerintah diharapkan dapat menjangkau kelompok audiens yang lebih luas.
Namun, penggunaan anggaran negara untuk kegiatan promosi tetap harus disertai penjelasan mengenai kebutuhan, tujuan, rincian pekerjaan, serta hasil yang ingin dicapai. Besarnya nilai kontrak juga perlu didukung perhitungan yang transparan agar masyarakat dapat menilai apakah pengeluaran tersebut sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
Sebelumnya, pengadaan jasa influencer yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia juga menjadi perhatian setelah muncul informasi mengenai sejumlah kontrak dari kementerian berbeda. Salah satu yang disorot adalah paket pengadaan KKP senilai sekitar Rp3,6 miliar untuk publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih.
Polemik ini turut memunculkan pembahasan lebih luas mengenai konsistensi pemerintah dalam menerapkan efisiensi anggaran. Ketika pemerintah mendorong penghematan belanja negara, pengeluaran bernilai miliaran rupiah untuk promosi publik tentu membutuhkan penjelasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, klarifikasi dari para figur publik yang namanya dikaitkan dengan kegiatan tersebut menjadi bagian dari informasi yang perlu diperhatikan. Namun, penjelasan mengenai keterlibatan masing-masing figur, bentuk pekerjaan yang dilakukan, serta nilai pembayaran yang diterima tetap perlu dibedakan dari nilai keseluruhan kontrak pengadaan.
Hingga informasi dalam unggahan tersebut beredar, rincian lengkap mengenai isi klarifikasi ketiganya belum dapat dipastikan hanya dari potongan video yang terlihat. Penjelasan dari pihak KKP dan perusahaan pelaksana juga diperlukan untuk memberikan gambaran utuh mengenai mekanisme kerja sama tersebut.
Perdebatan ini pada akhirnya kembali menempatkan transparansi penggunaan anggaran publik sebagai persoalan utama. Masyarakat berhak mengetahui tujuan pengadaan, proses pemilihan penyedia jasa, serta hasil yang diperoleh dari setiap belanja pemerintah.



